#BAGI BAGI JABATAN

Kami memiliki 3623 berita tentang bagi bagi jabatan

Ketum GCP: Polri wajib jalankan putusan MK

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan mengatakan Polri wajib menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor ...

Perumda Tirta Bhagasasi kejar sejumlah target pekerjaan jelang akhir tahun

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Perumda Tirta Bhagasasi terus mengejar sejumlah ...

Ketua DPRD Bogor pesankan integritas bagi kades PAW yang dilantik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Sastra Winara, berpesan kepada para kepala desa pergantian antar-waktu ...

Ketum Forkogakum apresiasi langkah Polri bentuk Pokja kaji putusan MK

Ketua Umum Forum Koordinasi Penegak Hukum (Forkogakum) Tasrif M. Saleh mengapresiasi langkah Polri membentuk Pokja setelah ...

Dua ASN Bekasi terpilih sebagai finalis PNS berprestasi Jawa Barat

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bekasi terpilih sebagai finalis pada ajang anugerah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ...

Disdikbud Kota Sukabumi sosialisasikan penilaian kinerja kepala sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, menyosialisasikan sistem penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) ...

Komisi III DPR gelar uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial

Komisi III DPR RI pada Senin menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial ...

Jumhur Hidayat tidak setuju semua jabatan sipil tidak boleh diisi polisi

Putusan MK Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo pada sidang pleno, Kamis (13/11/2025) ...

Bupati Karawang: Tak ada jual beli jabatan dalam mutasi-rotasi pejabat

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan ...

Pakar sebut putusan MK soal polisi di jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ...